JPPR Awasi Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS — Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat akan ikut memantau penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di 138 kabupaten/kota di 31 provinsi. Mereka ingin memastikan setiap tahapan berjalan demokratis dan berkualitas.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz saat peluncuran buku hasil pemantauan JPPR pada Pemilu 2014 dan kesiapan pemantauan pilkada serentak tahun 2015, di Jakarta, Kamis (21/5), mengatakan, sejak tahun 2005, proses demokratisasi di daerah terus mengalami kemajuan.

Meski demikian, masih sering ditemukan persoalan. Jaminan hak pilih, misalnya, masih sering terkendala karena kualitas data kependudukan yang tidak valid. Selain itu, masih ada penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kampanye hanya semata kepentingan jangka pendek.

Begitu pula masih ditemukan persoalan saat proses rekapitulasi suara mulai dari tempat pemungutan suara hingga di Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kabupaten/kota. Persoalan yang kerap memunculkan gugatan, bahkan tidak jarang konflik antarpendukung calon kepala/wakil kepala daerah.[baca juga ; Pelantikan PPK 16 Kecamatan di Kerinci Segera Dilaksanakan]

Masykurudin menilai, persoalan-persoalan yang muncul tersebut bertolak belakang dengan masyarakat pemilih yang telah menunjukkan kedewasaannya dalam proses pilkada. Hal itu dibuktikan dengan adanya kebebasan memilih oleh setiap individu saat pemungutan suara, menghormati pilihan orang lain, dan pada saat yang sama menerima kekalahan calon yang diusungnya tanpa membuat kegaduhan yang berlebihan.

Selain itu, kedewasaan pemilih juga ditunjukkan dengan tingginya partisipasi mereka menyampaikan pelanggaran yang mereka alami ataupun mereka temukan.

Oleh karena itu, untuk mencegah persoalan-persoalan yang kerap muncul setiap pemilu atau pilkada kembali terulang di pilkada serentak tahap pertama tahun 2015, JPPR akan ikut melakukan pemantauan secara intensif. "Pemantauan bermaksud memastikan pilkada dilakukan dengan benar, mengantisipasi kecurangan dan meminimalisasi pelanggaranm serta menjamin hak politik pemilih secara mudah dan cepat," ujarnya.

JPPR merupakan jaringan 36 lembaga yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga antariman, organisasi kemahasiswaan, dan jaringan radio. JPPR sudah aktif berupaya mengembangkan demokrasi yang lebih substansial di Indonesia sejak 1999.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengapresiasi bantuan masyarakat sipil untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada selama ini. "Setiap masukan dari masyarakat sipil pasti diperhatikan oleh penyelenggara pemilu," ucapnya.

Begitu pula yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad. "Temuan JPPR itu apa adanya. JPPR mampu menghadirkan penilaian yang obyektif. Sering kali temuan JPPR bahkan lebih cepat dari perangkat saya di daerah," katanya.

Mengacu pada Pasal 27 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada, pemantau pemilihan harus terlebih dulu mendaftar untuk mendapatkan akreditasi sebelum melakukan pemantauan.

Pemantauan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, akreditasinya dari KPU provinsi. Sementara untuk pemilihan wali kota/bupati, akreditasinya dari KPU kabupaten/kota.

Sesuai dengan PKPU No 2/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, masa pendaftaran pemantau pemilihan berlangsung dari tanggal 1 Mei 2015 hingga 2 November 2015.

Humas PPK Air Hangat Barat

Jumat, 22 Mei 2015 Share: