Akhirnya Anggaran Pilgub Jambi Dicairkan

JAMBI - Anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi akhirnya dicairkan. Pencairan dilakukan sebanyak dua tahap. Untuk tahap pertama, dari Rp 101 miliar yang dialokasikan, KPU sudah menerima 60 persennya atau sekitar Rp 60,6 miliar.

Berbeda dengan KPU, Bawaslu Provinsi Jambi ternyata harus bersabar. Ini karena anggaran pengawasan belum juga cair. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Desy Arianto, mengatakan, pencairan anggaran Pilgub sudah dilakukan, kemarin (3/6).

"Sudah dicairkan hari ini (kemarin, red) sebanyak 60 persen dari anggaran," katanya ditemui di Kantor KPU Provinsi Jambi. Ia mengatakan, anggaran ini akan untuk tahapan awal, yaitu sosialisasi dan tahapan persiapan.

"Akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Fauzan Khairazi, berharap, anggaran yang diperuntukkan mengawasi pelaksanaan Pilkada Desember mendatang segera dicairkan. Mengingat, pihaknya telah memulai tahapan dan akan melanjutkan ke tahapan berikutnya.

"Kita harap anggaran itu bisa segera dicairkan. Tahapan sudah berjalan, masa kita harus ngutang lagi, sementara anggaran sudah dialokasikan dan menunggu proses pencairan saja," ujarnya, di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi.

Menurutnya, sebagian besar anggaran yang dimiliki Bawaslu yakni 60-70 persen adalah honorium, dari Panwas tingkat kabupaten/kota hingga ke pengawas TPS se-Provinsi Jambi. Makanya, ia meminta agar dana itu bisa cair dalam waktu dekat ini, sehingga pihaknya bisa lebih fokus mengawal tahapan Pilkada 9 Desember mendatang.

Fauzan mengatakan jika telah menemui Gubernur Jambi terkait proses pencairan anggaran pengawasan sebesar Rp 30 miliar tersebut. "Gubernur sudah mendisposisikan terkait pencairan, mungkin tinggal menunggu dari BPKAD lagi," katanya.

Namun, kata dia, mengenai urusan administrasi pencairan sejauh ini sudah tidak ada masalah lagi. "Mengenai administrasi sudah selesai semua," jelasnya.

Terkait anggaran untuk Panwas kabupaten kota, Fauzan mengatakan, tinggal Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan Bungo saja yang belum. Sementara tiga daerah sudah cair anggarannya, yakni Sungai Penuh, Batanghari dan Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).

"Kalau Bungo tinggal menunggu pencairan, tapi untuk Tanjabbar hingga saat ini belum ada jadwal akan melaksanan penandatanganan NPHD," sebutnya.

Bagaimana jika anggaran untuk Tanjabbar tidak dicairkan? Fauzan mengatakan, hal terburuknya adalah tertundanya pelaksanaan Pemilukada. Namun, ia sendiri yakin jika anggaran itu akan segera dicairkan.

"Terakhir Panwas Tanjabbar masih berkoordinasi dengan Pemda setempat, semoga dalam waktu dekat sudah ada kesepakatan penandatanganan NPHD," harapnya.(nid/nas)

sumber: jambi-independent.co.id

Kamis, 04 Juni 2015 Share: