PPK Air Hangat Barat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pilkada Serentak sudah menjadi komitmen bersama untuk diselenggarakan pada bulan Desember 2015 mendatang.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah (Pemda) diminta membantu proses pilkada yakni dalam hal penganggaran di samping anggaran yang sudah disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jadi kalau sampai ada kepala daerah tidak menganggarkan pilkada dalam APBD, maka itu makar atau sabotase. Karena itu menyalahi amanat undang-undang," kata Tjahjo saat diskusi bersama tim Redaksi SINDO, di Gedung SINDO, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).
Diketahui, sistem pilkada serentak berbeda jauh dengan model pilkada seperti sebelumnya. Selain waktu dan tahapan yang dilakukan secara serentak, dalam pilkada serentak nanti peserta akan mendapat pembiayaan dari pemerintah.
Sehingga, kata Tjahjo, wajar jika anggaran untuk pilkada yang dikelola oleh KPU naik hingga mencapai sekira 30%. "Sampai pembiayaan kampanye, masalah baliho, iklan televisi dan lain-lain sudah diatur juga (oleh KPU)," pungkasnya.[sindonews.com]
Sabtu, 27 Juni 2015
Share:
1 komentar:
Pilkada sih bagus tapi rakyat nkri yg ada di luar negara selama ini tidak di perhatikan dan tidak pernah ikut memilih, , termasuk para tki ,, gak pernah langsung ikuttan memilih, calon bagaimana nasib tki yg legal atau pun yg ilegal, DPR Dprd gak pernah ambil pusing , masa kampanya aj pda ambil perhatian sudah selesai hilang entah kemana,
Posting Komentar